FirstIndonesiaMagz.id- Google tidak berencana membiarkan kampanye politik menghindari deteksi spam Gmail lebih lama lagi. The Washington Post telah mengetahui bahwa Google berencana untuk mengakhiri program pilot bypass filter email pada akhir bulan ini. Dalam mosi penolakan yang diajukan di pengadilan federal di Distrik Timur California, perusahaan tersebut menolak tuduhan bias politik dari Komite Nasional Republik (RNC) yang menyebabkan pengujian tersebut. Metode pemfilteran Gmail “berlaku sama” untuk setiap pengirim apakah ada hubungan politik atau tidak, kata perusahaan itu dilansir dari engadget.com pada Kamis (25/01).
Uji coba tersebut merupakan tanggapan atas tuduhan RNC pada bulan Oktober bahwa Google menyensor email penggalangan dana sayap kanan dengan menandainya sebagai spam. Komite menunjuk ke sebuah studi yang diduga mendukung klaim tersebut, tetapi Google menyatakan bahwa frekuensi pengiriman pesan, respons pengguna, dan elemen non-politik lainnya menentukan perilaku penyaringan.
Meski begitu, Google mengakui tekanan tersebut dan mendapat izin dari Federal Election Commission (FEC) untuk menjalankan tes tersebut. Eksperimen tersebut telah ditetapkan untuk berakhir pada bulan Januari, tetapi tidak jelas apakah Google akan memperpanjang program tersebut hingga sekarang.
Lebih dari 100 komite Demokrat dan Republik bergabung dengan program tersebut setelah disetujui pada bulan Agustus. Namun, RNC bukan salah satunya. Google menunjukkan ini dalam pengajuan barunya, menegaskan bahwa Partai Republik ingin menuduh perusahaan melakukan perlakuan tidak adil alih-alih berpartisipasi dalam solusi.
Dalam sebuah pernyataan kepada Engadget, juru bicara Google José Castañeda mengatakan keputusan FEC baru-baru ini “mengonfirmasi” bahwa itu tidak memfilter email untuk “tujuan politik”. Perwakilan tersebut juga menyatakan bahwa keluhan RNC adalah “tidak pantas”.
Di atas keberatan perusahaan sendiri, banyak kelompok advokasi dan kritik lainnya mendesak FEC untuk menolak pendekatan yang lebih longgar terhadap email politik. Mereka khawatir perubahan ini akan membuat kandidat politik dari partai mana pun melakukan spam pengguna dengan sedikit dampak. (A)
