FirstIndonesiaMagz.id– Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah pemerintah memangkas anggaran program tersebut untuk tahun 2026. Fokus pelaksanaan kini tidak lagi pada penambahan dapur secara besar-besaran, melainkan pada peningkatan kualitas layanan serta perluasan jangkauan ke wilayah-wilayah terpencil yang membutuhkan akses gizi lebih baik.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan perubahan arah kebijakan dilakukan menyusul penyesuaian anggaran MBG dari rencana awal Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun pada tahun depan.
Menurut Nanik, kondisi tersebut menuntut BGN untuk lebih selektif dalam menjalankan program agar manfaat yang diberikan tetap optimal meski dengan sumber daya yang lebih terbatas.
“Kami akan lebih fokus memastikan dapur yang ada berjalan sesuai standar dan menjangkau wilayah yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Nanik menegaskan bahwa BGN tidak lagi menjadikan target menjangkau 83 juta penerima manfaat pada 2026 sebagai prioritas utama. Sebaliknya, lembaganya akan memastikan seluruh dapur MBG yang telah beroperasi memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, dan kualitas layanan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin keberlangsungan program sekaligus mencegah terulangnya berbagai persoalan yang sempat muncul selama pelaksanaan MBG.
Selain memperkuat pengawasan terhadap dapur yang sudah berjalan, BGN juga akan memprioritaskan distribusi manfaat kepada anak-anak dan kelompok rentan di daerah terpencil yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
Hingga saat ini, BGN mencatat lebih dari 27.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Ke depan, pemerintah akan melakukan pemetaan kebutuhan untuk menentukan daerah yang masih membutuhkan tambahan fasilitas dapur serta wilayah yang kapasitas layanannya sudah mencukupi.
Melalui pendekatan tersebut, BGN berharap dapat menekan kebutuhan belanja negara sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan program di tengah tekanan fiskal yang semakin besar.
Pengajuan pembangunan dapur baru juga akan dievaluasi secara lebih ketat agar anggaran yang tersedia dapat difokuskan pada peningkatan kualitas operasional dan pengawasan.
Untuk menjaga keberlanjutan program, BGN membuka peluang keterlibatan sektor swasta melalui berbagai skema pendanaan alternatif. Dukungan dapat diberikan dalam bentuk hibah maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah memperluas manfaat program tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Perubahan strategi MBG diumumkan di tengah meningkatnya sorotan terhadap tata kelola program tersebut. Sehari sebelumnya, mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait dugaan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Kasus tersebut menjadi pukulan bagi program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal digadang-gadang sebagai salah satu instrumen utama peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Selain persoalan tata kelola, program MBG juga menghadapi kritik terkait aspek keamanan pangan. Sejumlah insiden keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan standar operasional dapur penyedia makanan.
Berdasarkan data Network for Education Watch, sekitar 33.000 anak dilaporkan terdampak kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan program MBG hingga April 2026.
Dengan berbagai tantangan tersebut, pemerintah kini mengarahkan perhatian pada penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas layanan, serta jaminan keamanan pangan bagi penerima manfaat.
Perubahan strategi ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
 mengubah strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah pemerintah memangkas anggaran program...){kind=link}