Anggaran MBG 2026 Dipangkas Jadi Rp268 Triliun, Pemerintah Fokus Efisiensi dan Perbaikan Tata Kelola
Anggaran MBG 2026 Dipangkas Jadi Rp268 Triliun, Pemerintah Fokus Efisiensi dan Perbaikan Tata Kelola

FirstIndonesiaMagz.id– Pemerintah melakukan penyesuaian besar terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026. Nilai anggaran yang sebelumnya mencapai Rp335 triliun kini dikurangi menjadi Rp268 triliun sebagai bagian dari upaya efisiensi fiskal sekaligus pembenahan tata kelola program prioritas nasional.

Kebijakan ini menandai babak baru pelaksanaan MBG. Pemerintah tidak lagi hanya berorientasi pada perluasan jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan penggunaan anggaran negara berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan transparan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa langkah efisiensi tersebut merupakan arahan langsung Presiden. Menurutnya, penghematan dilakukan agar anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan Presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5).

Meski anggaran dipangkas, pemerintah memastikan tujuan utama program MBG tetap menjadi prioritas, yakni menyediakan makanan bergizi bagi para peserta didik di seluruh Indonesia.

Purbaya menegaskan pemerintah masih menghitung skema penghematan terbaik agar kualitas layanan di lapangan tidak terganggu.

“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” katanya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap program terus dilakukan agar pelaksanaannya semakin efisien tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.

Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu awal sebesar Rp335 triliun.

Program tersebut telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat di berbagai daerah dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selain itu, Badan Gizi Nasional terus melakukan penyesuaian teknis, termasuk dalam mekanisme belanja dan distribusi anggaran agar lebih transparan dan efektif.

Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan publik demi penyempurnaan program.

“Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi, Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang,” ujarnya.

Ia menambahkan, partisipasi masyarakat tetap dibutuhkan untuk membantu meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG ke depan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here