FirstIndonesiaMagz.id– Pemerintah Israel menyatakan dukungannya terhadap kesepakatan gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang akan berlangsung selama dua minggu. Kesepakatan ini diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump dan mendapat respons positif dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Melalui pernyataan resmi, kantor Netanyahu menyebut Israel mendukung keputusan Washington untuk menghentikan sementara serangan terhadap Iran. Namun, dukungan tersebut disertai syarat, yakni Iran harus segera membuka kembali Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis bagi distribusi minyak dan gas dunia serta menghentikan seluruh aksi militer terhadap AS, Israel, dan negara-negara di kawasan.
“Israel mendukung keputusan Presiden Trump untuk menangguhkan serangan selama dua minggu dengan syarat Iran segera membuka selat dan menghentikan semua serangan,” demikian pernyataan resmi yang dikutip dari AFP, Rabu (8/4).
Selain itu, Israel juga menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah AS dalam memastikan Iran tidak lagi menjadi ancaman, baik dari sisi pengembangan nuklir, sistem rudal, maupun aktivitas terorisme. Ancaman tersebut dinilai tidak hanya berdampak bagi Amerika dan Israel, tetapi juga bagi negara-negara Arab di kawasan serta stabilitas global.
Pernyataan ini dirilis hanya beberapa jam setelah Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata melalui platform media sosial Truth Social pada Selasa malam (7/4) waktu setempat. Dalam pengumuman tersebut, AS menegaskan komitmennya untuk mencapai tujuan bersama dengan Israel dan sekutu regional melalui jalur negosiasi lanjutan.
Di sisi lain, pemerintah Israel menegaskan bahwa kesepakatan gencatan senjata ini tidak mencakup wilayah Lebanon. Penegasan ini muncul sebagai respons atas pernyataan sebelumnya dari Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, yang berperan sebagai mediator dan sempat menyebut bahwa kesepakatan tersebut mencakup wilayah yang lebih luas.
“Gencatan senjata dua minggu tersebut tidak mencakup Lebanon,” tegas kantor Netanyahu, sekaligus mengklarifikasi perbedaan interpretasi terkait cakupan kesepakatan.
Situasi ini menandai perkembangan penting dalam dinamika konflik di kawasan Timur Tengah, dengan harapan bahwa jeda sementara ini dapat membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif antara pihak-pihak terkait.
