FirstIndonesiaMagz.id– Kenaikan harga bahan baku plastik akibat konflik di Timur Tengah mulai menekan dunia usaha di Indonesia. Kondisi ini bahkan berpotensi memicu pengurangan tenaga kerja apabila situasi tidak segera membaik.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengungkapkan bahwa sektor yang paling terdampak adalah industri yang bergantung pada kemasan plastik, seperti makanan dan minuman, FMCG, farmasi, logistik, hingga ritel. Lonjakan harga bahan baku dinilai sudah melampaui batas wajar, bahkan dalam beberapa kasus meningkat lebih dari dua kali lipat.
Menurutnya, komponen plastik bisa menyumbang sekitar 20–40 persen dari total biaya produksi, bahkan mencapai 50–80 persen pada produk tertentu. Kenaikan harga ini otomatis mendorong biaya produksi secara keseluruhan dan mempersempit margin keuntungan pelaku usaha.
Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha berada dalam posisi sulit. Mereka harus menjaga harga jual tetap terjangkau agar daya beli masyarakat tidak turun, namun di sisi lain biaya produksi terus meningkat.
Bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) serta sektor dengan margin tipis, kondisi ini mulai menggerus profitabilitas dan berpotensi mengancam keberlangsungan bisnis jika berlangsung lama. Jika tekanan berlanjut, dampaknya bisa merembet ke tenaga kerja.
Shinta menjelaskan, dalam tahap awal perusahaan cenderung melakukan efisiensi operasional, seperti mengurangi jam kerja, memangkas lembur, hingga menunda ekspansi dan perekrutan. Namun, jika kondisi tidak membaik, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi semakin besar, terutama di sektor padat karya yang bergantung pada kemasan plastik.
Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga berpotensi menekan daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi secara luas.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah diminta segera memastikan ketersediaan bahan baku dan energi dengan harga yang kompetitif, khususnya bagi industri prioritas. Selain itu, kelancaran pasokan gas, listrik, serta akses bahan baku juga perlu dijaga.
Di sisi lain, pemerintah tengah mencari sumber alternatif impor bahan baku plastik berupa nafta. Selama ini, pasokan utama berasal dari Timur Tengah, namun terganggu akibat konflik yang berlangsung.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa Indonesia kini mulai menjajaki impor dari wilayah lain seperti India, Amerika Serikat, dan Afrika. Ia berharap langkah ini dapat membantu menekan harga plastik dalam waktu dekat.
Meski demikian, proses impor dari negara-negara tersebut masih berjalan dan pemerintah masih menunggu kesiapan pasokan sebelum pengiriman dilakukan.
Selain diversifikasi impor, pemerintah juga didorong untuk memperkuat pengawasan rantai pasok guna mencegah spekulasi harga. Kebijakan ekonomi sirkular, seperti penggunaan bahan baku daur ulang dalam kemasan, juga dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor.
Pelaku usaha berharap adanya dukungan kebijakan yang adaptif, termasuk insentif bagi industri terdampak dan relaksasi regulasi, agar tekanan global yang terjadi tidak semakin membebani sektor industri dalam negeri.
