FirstIndonesiaMagz.id– Pemerintah menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026, meskipun harga minyak dunia diperkirakan mencapai US$100 per barel. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menghitung berbagai skenario harga minyak global, mulai dari US$80 hingga US$100 per barel. Berdasarkan perhitungan tersebut, harga BBM subsidi dinilai masih dapat dipertahankan tanpa penyesuaian.
“Kami sudah mengkalkulasi semuanya. Untuk BBM subsidi aman, masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya.
Hingga akhir Maret 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini terjadi karena belanja negara yang mencapai Rp815 triliun tumbuh lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara yang sebesar Rp574,9 triliun.
Meski demikian, pemerintah menilai kondisi fiskal masih dalam batas aman. Bahkan, dengan berbagai langkah efisiensi, defisit diproyeksikan tetap berada di kisaran 2,92% dari PDB.
Keputusan untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi diambil atas arahan Presiden sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah juga memastikan ketersediaan BBM tetap aman di tengah gejolak global akibat konflik di Timur Tengah.
Selain itu, sejumlah kebijakan penghematan energi telah diberlakukan sejak April 2026, antara lain:
- Penerapan kerja dari rumah (WFH) satu hari per minggu bagi ASN
- Pembatasan penggunaan kendaraan dinas
- Pengurangan perjalanan dinas
- Perluasan program car free day
- Imbauan WFH untuk sektor swasta
Langkah-langkah ini diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun serta mengurangi konsumsi BBM masyarakat secara signifikan.
Pemerintah juga menerapkan pembatasan pembelian BBM subsidi untuk menjaga distribusi yang lebih tepat sasaran. Misalnya, kendaraan pribadi roda empat dibatasi maksimal 50 liter per hari, sementara angkutan umum memiliki batas yang berbeda sesuai jenisnya.
Setiap transaksi diwajibkan mencatat nomor polisi kendaraan, dan kelebihan pembelian di luar kuota tidak akan mendapatkan subsidi.
Meski kebijakan ini memberikan ketenangan dalam jangka pendek, sejumlah ekonom menilai kemampuan fiskal negara untuk menahan harga BBM sangat terbatas. Mereka memperingatkan bahwa tekanan dari harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan kondisi fiskal dapat membuat kebijakan ini sulit dipertahankan dalam jangka panjang.
Jika dipaksakan, pemerintah berpotensi harus menambah utang atau memangkas anggaran di sektor lain, yang dampaknya bisa dirasakan di masa depan.
Para analis memprediksi bahwa kenaikan harga BBM hanya soal waktu apabila harga minyak global tetap tinggi. Bahkan, penyesuaian harga bisa terjadi dalam beberapa bulan ke depan, terutama setelah stok lama habis dan biaya impor meningkat.
Meski demikian, pemerintah masih mengandalkan berbagai strategi efisiensi serta cadangan anggaran untuk meredam dampak kenaikan harga energi global.
 bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026, meskipun harg...){kind=link}