FirstIndonesiaMagz.id– Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Kamis (19/2). Kunjungan tersebut juga akan diikuti agenda bilateral berupa penandatanganan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi kedua negara. Selain menghadiri pertemuan BoP, pemerintah Indonesia juga menyiapkan agenda tambahan berupa kerja sama perdagangan.
“Selain menghadiri undangan meeting BoP, atas koordinasi kedua negara, insya Allah akan ada penandatanganan mengenai tarif dagang dengan pemerintah AS,” ujar Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2). Ia menambahkan bahwa rencana penandatanganan kerja sama tarif dilakukan setelah agenda BoP selesai.
Keputusan Presiden Prabowo untuk menghadiri pertemuan tersebut memunculkan perdebatan di dalam negeri. Sejumlah pengamat menilai langkah dan pernyataan yang akan disampaikan di Washington berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional.
Beberapa minggu sebelum keberangkatan ke Amerika Serikat, Prabowo diketahui mengundang sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri serta diplomat senior ke Istana Merdeka. Menurut pihak Istana, pertemuan itu bertujuan membahas arah kebijakan global Indonesia.
Namun, sejumlah sumber menyebut salah satu isu utama yang dibahas adalah keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace. Forum ini dinilai kontroversial karena dianggap memiliki format dan mandat yang berbeda dari mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal termasuk tokoh yang menyampaikan kritik terhadap keterlibatan Indonesia dalam BoP. Dalam analisis kebijakan yang dipublikasikan di media sosial, Dino menyoroti beberapa hal, mulai dari struktur kepemimpinan forum yang dipimpin Donald Trump tanpa batas waktu, hingga keterlibatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sementara Palestina tidak mendapat ruang representasi.
Menurut Dino, Indonesia perlu bersikap tegas jika forum tersebut dinilai menyimpang dari prinsip hukum internasional atau melemahkan peran PBB. Ia menyarankan pemerintah mempertimbangkan keluar dari BoP jika forum itu tidak sejalan dengan kepentingan nasional.
Ia juga menyoroti wacana iuran keanggotaan permanen yang disebut mencapai US$1 miliar. Menurutnya, angka tersebut jauh lebih besar dibanding kontribusi Indonesia di organisasi internasional lain, bahkan disebut setara puluhan tahun iuran Indonesia untuk PBB.
Selain substansi forum, kritik juga diarahkan pada proses pengambilan keputusan yang dianggap terlalu cepat dan minim konsultasi dengan publik maupun parlemen. Sejumlah pihak menilai keputusan strategis seperti ini seharusnya dibahas lebih luas sebelum Indonesia menyatakan keterlibatan.
Di sisi lain, argumen utama pemerintah adalah pentingnya kehadiran Indonesia dalam forum yang dinilai akan memengaruhi arah kebijakan global. Dengan munculnya inisiatif baru di luar lembaga internasional tradisional, pemerintah berpendapat bahwa Indonesia lebih baik berada di dalam forum pengambilan keputusan daripada berada di luar.
 Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza yang...){kind=link}