FirstIndonesiaMagz.id– Pemerintah tengah menyiapkan langkah alternatif untuk menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk menanggung utang jumbo proyek strategis tersebut.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” kata Prasetyo seusai menghadiri rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam.
Prasetyo menegaskan bahwa isu pembayaran utang proyek kereta cepat tidak dibahas secara khusus dalam rapat tersebut. Namun, ia menilai keberadaan Whoosh telah membawa manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mendukung konektivitas dan mobilitas antarkota.
“Karena faktanya Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prasetyo juga menyinggung kembali rencana perpanjangan jalur kereta cepat hingga Surabaya, Jawa Timur.
“Kita ingin Whoosh bisa berkembang, tidak hanya Jakarta–Bandung, tapi juga Jakarta–Surabaya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN untuk membayar utang proyek KCIC.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang kini berada di bawah pengelolaan Danantara, superholding BUMN, tengah menghadapi tekanan akibat beban utang yang mencapai sekitar Rp 116 triliun.
Menurut Purbaya, tanggung jawab atas utang tersebut sepenuhnya berada di pihak BUMN yang tergabung dalam Danantara, bukan pada pemerintah.
“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi,” tegasnya dalam acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10).
Ia menambahkan, sejak pembentukan Danantara, seluruh dividen BUMN tidak lagi tercatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melainkan menjadi milik superholding tersebut. Dengan demikian, pembiayaan proyek strategis seperti Whoosh seharusnya dapat ditanggung dari hasil pengelolaan internal BUMN itu sendiri.
 atau Whoosh tanpa mem...){kind=link}