FirstIndonesiaMagz.id– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan kerangka regulasi terkait redenominasi rupiah dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029. Langkah ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, yang ditetapkan pada 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025.
Dalam dokumen PMK tersebut disebutkan, penyederhanaan nilai mata uang rupiah dilakukan melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi). Regulasi ini akan menjadi dasar hukum pelaksanaan redenominasi di Indonesia.
“RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” tertulis dalam PMK 70/2025, dikutip Jumat (7/11).
Kementerian Keuangan menilai, redenominasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian dan daya saing nasional. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, memperkuat stabilitas nilai rupiah, serta meningkatkan kredibilitas mata uang nasional.
Dengan penyederhanaan jumlah digit pada rupiah, transaksi keuangan dan pencatatan akuntansi diharapkan menjadi lebih efisien tanpa mengubah nilai riil atau daya beli masyarakat.
Penyusunan kerangka regulasi redenominasi akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan target penyelesaian pada 2026. Setelah itu, proses pembahasan dan penyempurnaan RUU akan dilanjutkan hingga ditargetkan rampung pada 2027.
Selain RUU Redenominasi, Purbaya juga menyiapkan tiga rancangan undang-undang lain dalam periode 2025–2029, yaitu:
- RUU tentang Perlelangan (target selesai 2026)
- RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (target selesai 2026)
- RUU tentang Penilai (target selesai 2025)
Langkah ini menjadi bagian dari upaya reformasi kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien, transparan, dan berdaya saing tinggi.
