
FirstIndonesiaMagz.id– Calon presiden Ekuador, Fernando Villavicencio, ditembak mati saat hendak meninggalkan tempat kampanye di Quito, Rabu (9/8) sore waktu setempat.
Eks wartawan dan aktivis itu merupakan satu dari delapan calon presiden Ekuador dalam pemilu yang akan berlangsung pada 20 Agustus mendatang.
Insiden penembakan ini pun membuat gempar masyarakat Ekuador. Sebab Villavicencio merupakan salah satu capres yang diunggulkan dalam pemilu kali ini.
Pihak berwenang sampai saat ini belum membeberkan identitas pelaku dan motif pembunuhan tesebut. Meski begitu, ada beberapa kemungkinan alasan penembakan politikus 59 tahun itu:
Berantas kartel narkoba
Baru-baru ini, Villavicencio membantu mengekspos kehadiran kartel narkoba di Ekuador, termasuk kartel Sinaloa, organisasi pimpinan El Chapo terbesar berbasis di Meksiko yang terkenal sadis dan beringas.
Dilansir Reuters, pekan ini Villavicencio mengaku bahwa dia menerima ancaman pembunuhan dari bos kartel. Pada salah satu kampanye terakhirnya, dia bahkan menantang para kartel untuk menangkapnya.
Pihak berwenang juga telah menahan sekitar enam orang tersangka yang diyakini berkaitan dengan pembunuhan Villavicencio. Para tersangka ini disebut-sebut berkaitan juga dengan kelompok kriminal bersenjata meski belum terungkap identitasnya.
Sementara itu, pelaku penembakan sendiri tewas di tempat kejadian usai terlibat baku tembak dengan polisi.
Jebloskan eks Presiden Rafael Correa ke penjara
Villavicencio dikenal vokal dalam memberantas korupsi dan menyuarakan kebobrokan negaranya. Mantan anggota parlemen sejak 2017 ini bahkan berkontribusi dalam penyelidikan kasus suap eks Presiden Ekuador Rafael Correa.
Dia menemukan bukti penyuapan dan skema pendanaan kampanye curang selama masa pemerintahan Correa dari 2007-2017. Correa pun terkena pidana dan penjara delapan tahun.
Imbas hal ini, Villavicencio dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Correa. Dia dijatuhi hukuman penjara 18 bulan, namun melarikan diri, karena dituding melakukan spionase dan meretas email pemerintah.