FirstIndonesiaMagz.id– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, dalam beberapa bulan terakhir muncul serangkaian kasus keracunan massal di berbagai daerah yang diduga berasal dari konsumsi paket makanan MBG.
Rangkaian Kasus di Berbagai Daerah
Sejak awal 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat sedikitnya 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan terkait MBG di 10 provinsi. Jumlah korban bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan siswa.
Beberapa kasus menonjol antara lain:
- Cianjur, Jawa Barat – 78 siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 mengalami mual, muntah, dan diare.
- Kabupaten PALI, Sumatera Selatan – 121 siswa dari PAUD hingga SMA terpapar keracunan setelah menyantap paket MBG.
- Sleman, DIY – 212 siswa SMP di Mlati harus mendapat penanganan medis.
- Garut, Jawa Barat – 569 pelajar keracunan hingga sampel makanan harus diuji laboratorium.
Gejala yang dialami korban umumnya berupa mual, muntah, diare, sakit perut, dan pusing. Sebagian besar siswa dapat pulih, meski beberapa di antaranya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Investigasi awal dari BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan adanya beberapa faktor penyebab:
- Kontaminasi bahan baku dan lingkungan dapur – Bahan makanan yang tidak higienis atau air yang tercemar.
- Distribusi yang panjang – Makanan dimasak lebih awal, lalu disimpan lama tanpa pengendalian suhu memadai.
- Pelanggaran SOP – Ada dapur penyedia yang tidak memenuhi standar sanitasi dan keamanan pangan.
- Kurangnya pengawasan rutin – Tidak semua lokasi melakukan uji laboratorium sebelum makanan dibagikan.
Selain itu, faktor perilaku juga ikut berperan. Sebagian siswa dilaporkan tidak mencuci tangan atau tidak menggunakan sendok saat makan, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi silang.
Kasus keracunan MBG berdampak serius terhadap:
- Kesehatan siswa yang terganggu hingga menghambat proses belajar.
- Kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
- Tekanan politik kepada pelaksana program, DPR bahkan mendesak investigasi mendalam terkait pendistribusian makanan MBG.
Masyarakat luas menyoroti bahwa program yang seharusnya membawa manfaat justru menimbulkan kekhawatiran baru.
Untuk mencegah kejadian serupa, sejumlah langkah tengah dipersiapkan pemerintah, di antaranya:
- Pengetatan SOP kebersihan dapur dan distribusi makanan.
- Pengawasan lebih ketat oleh BPOM dan Dinas Kesehatan di daerah.
- Pelatihan penyedia makanan agar memahami prinsip sanitasi dan keamanan pangan.
- Edukasi kepada siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan saat mengonsumsi makanan.
Selain itu, BGN membentuk tim investigasi multidisiplin yang melibatkan pakar kesehatan masyarakat, ahli gizi, hingga mikrobiolog untuk menelusuri hampir 70 kasus keracunan MBG yang melibatkan sekitar 6.000 penerima manfaat.
Program MBG tetap dianggap penting untuk meningkatkan gizi anak Indonesia. Namun, kasus keracunan yang berulang menegaskan perlunya perbaikan tata kelola, pengawasan distribusi, dan penerapan standar keamanan pangan yang lebih ketat. Tanpa itu, tujuan mulia MBG bisa terhambat oleh masalah kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah.