FirstIndonwsiaMagz.id- Pemerintah terus mempercepat langkah-langkah penting untuk mempersiapkan transformasi digital pemerintahan melalui teknologi pemerintah (GovTech).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar hari ini menghadiri rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengenai Koordinasi dan Pengawasan GovTech.
“Hari ini pada rapat tindak lanjut GovTech bersama para menteri dan kepala lembaga telah ada keputusan penting terkait referensi standar harga serta rekrutmen talenta digital,” ungkap Menteri Anas usai pertemuan di Kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu (24/01).
Anas mengatakan acuan standar harga ini terkait dengan talenta digital yang menjalankan GovTech yang kemudian dikelola oleh
BUMN Perum Peruri. Acuan standar harga ini berdasarkan hasil kajian Kementerian Komunikasi dan Informatika dan telah diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang nantinya akan diterbitkan melalui peraturan Kementerian Komunikasi dan informatika.
Pertemuan tersebut juga membahas integrasi kementerian dan lembaga dengan sembilan layanan prioritas. Sembilan layanan prioritas tersebut adalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, dukungan penghidupan, identitas digital berbasis kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi layanan portal, layanan perangkat keras pemerintah, dan SIM online.
Terkait Digital ID, Anas menyampaikan identitas kependudukan digital ini akan dilaksanakan sebagai pilot project di pemerintah daerah.
ID digital ini nantinya akan digunakan untuk login ke portal nasional pelayanan publik dan administrasi publik serta aplikasi utama SPBE lainnya. Sehingga perlu adanya peningkatan kemampuan baik dari segi fungsionalitas maupun kesiapan infrastruktur agar siap menampung jutaan pengguna secara bersamaan.
Kementerian dan lembaga pemilik sembilan layanan prioritas SPBE juga diminta untuk mempercepat tugas dengan Peru. Dengan percepatan ini, solusi yang tepat sedang dinegosiasikan dan perintah untuk Peru sedang disiapkan
Terkait hal tersebut, Ia juga menyampaikan kebutuhan pengembangan kementerian dan lembaga yang memiliki layanan prioritas SPBE terkait dan integrasi layanan ke dalam portal nasional. ***
