FirstIndonesiaMagz.id, Jakarta-Pemerintah Indonesia menghadapi penolakan terhadap rencana kenaikan PPN yang diusulkan.
Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Flamen Indonesia (APSYFI), menyampaikan harapannya agar kenaikan PPN 12% dapat ditunda karena kondisi industri tekstil belum pulih sepenuhnya.
Menurutnya, momen ini kurang tepat untuk menjalankan kenaikan PPN 12% karena kondisi industri belum pulih.
“Dampak dari kenaikan PPN tersebut akan memperlambat pemulihan industri manufaktur, yang saat ini perlu diperhatikan untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” ucap Redma, Senin (18/03).
Pemerintah saat ini diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap industri padat karya, terutama dalam konteks bonus demografi Indonesia 2045.
Dengan demografi yang dimiliki Indonesia, diperlukan dorongan untuk industri manufaktur guna mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan ekspor. Redma juga menekankan perlunya kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri manufaktur untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Dalam menyambut pemerintahan baru yang akan dilantik pada Oktober ini, harapan besar diletakkan pada kelanjutan kebijakan yang sudah baik, seperti Permendak 36, yang dianggap cukup baik dan perlu dilanjutkan.
Selain itu, diharapkan adanya peninjauan ulang terhadap kebijakan kenaikan PPN 12% untuk mendukung pertumbuhan industri manufaktur yang menjadi kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Redma juga menyoroti perlunya fokus kembali pada industri manufaktur sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
“Saat ini, kontribusi industri manufaktur terhadap GDP hanya sekitar 18%, sementara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2045, kontribusi industri manufaktur perlu kembali mencapai di atas 25%. Hal ini dapat dicapai dengan dukungan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri manufaktur, termasuk laba-laba intensif dan peninjauan ulang terhadap kebijakan kenaikan PPN,” tukas Redma.
