FirstIndonesiaMagz.id– Puluan orang tewas dalam insiden longsor yang terjadi di sebuah tambang tembaga ilegal di Desa Mulondo, wilayah tenggara Republik Demokratik Kongo. Informasi ini dilaporkan oleh stasiun radio Prancis RFI, Minggu (16/11), dengan mengutip Gubernur Provinsi Lualaba, Fifi Massuka yang menyatakan adanya 32 orang korban tewas.
Jumlah korban dalam tragedi runtuhnya jembatan di tambang Kalando, Provinsi Lualaba, Republik Demokratik Kongo (RDK), diperkirakan lebih tinggi dari angka awal. Meskipun pejabat pemerintah menyatakan 32 orang tewas, laporan lain menyebut hingga 49 korban meninggal dan puluhan lainnya masih hilang, menurut Xinhua dan otoritas pertambangan.
Gubernur Fifi Massuka menyebut hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut menjadi penyebab utama terjadinya longsor di lokasi tambang ilegal itu.
Namun, sejumlah sumber dari masyarakat sipil Lualaba memberikan keterangan berbeda. Mereka mengklaim adanya konflik antara para penambang dengan militer yang ditugaskan menjaga lokasi tambang ilegal tersebut.
Menurut laporan, tentara sempat melepaskan tembakan ke arah kerumunan penambang. Insiden itu disebut memicu robohnya jembatan darurat, yang kemudian menyebabkan struktur tanah di sekitarnya runtuh dan menimbulkan longsor besar di area pertambangan.
Lualaba merupakan salah satu provinsi yang kaya sumber daya mineral, termasuk tembaga dan kobalt. Aktivitas penambangan ilegal kerap terjadi di wilayah tersebut karena tingginya permintaan global, terutama untuk bahan baku baterai dan industri teknologi.
Namun, minimnya regulasi dan keselamatan kerja membuat para penambang tradisional atau creuseurs rentan terhadap kecelakaan fatal. Kondisi tambang yang tidak stabil, ditambah kurangnya perlindungan, kerap memicu tragedi serupa.
Berbagai kelompok masyarakat sipil menyerukan pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan investigasi menyeluruh, terutama terkait dugaan penggunaan senjata oleh aparat militer yang disebut memicu runtuhnya jembatan darurat. Otoritas setempat hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai klaim tersebut.
