Jakarta, 30 November 2021
Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi karbon atau CO2 pada 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen melalui dukungan internasional. Hal ini sesuai dengan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) yang tertuang dalam Paris Agreement. Untuk memenuhi target mitigasi perubahan iklim sesuai NDC, Indonesia memerlukan biaya hingga Rp 3.779 triliun.
“Totalnya Rp 3.779 persen berdasarkan angka roadmap NDC mitigasi 2020. Namun angka ini akan terus kita pertajam,” ujar Kepala BKF Febrio Kacaribu dalam konferensi pers virtual, Senin (29/11).
Febrio menegaskan kebutuhan dana tersebut hanya sampai target penurunan emisi di 2030. Artinya Indonesia masih membutuhkan pembiayaan yang lebih besar lagi untuk mencapai zero emisi di 2060 mendatang. Namun untuk target tersebut, Febrio mengaku pemerintah belum membuat hitung-hitungan rinci soal biaya yang dibutuhkan.
“Kita ingin punya gambaran yang lebih lengkap berapa, sih, biaya yang kita butuhkan untuk mencapai net zero emission. Ini baru konteks 2030 saja. Jadi angkanya akan lebih besar dari Rp 3.779 triliun itu,” ujarnya.
Menurut Febrio, dana sebesar Rp 3.779 triliun tersebut tersebar untuk kebutuhan beberapa sektor. Artinya, terjadi perbedaan harga atau biaya dalam upaya menurunkan 1 juta ton emisi di masing-masing sektor.
Untuk sektor kehutanan misalnya, hingga 2030 nanti dibutuhkan biaya sekitar Rp 93,28 triliun. Sementara untuk sektor energi dan transportasi, dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk menurunkan emisi yaitu mencapai Rp 3.500 triliun.
Sedangkan sektor industri membutuhkan biaya kurang dari Rp 1 triliun atau tepatnya Rp 920 miliar. Lalu sektor pertanian membutuhkan Rp 4 triliun sementara sektor limbah butuh biaya hingga Rp 181 triliun.
