firstindonesiamagz.id – Wacana kebijakan terkait pemisahan penumpang angkot berdasarkan jenis kelamin dalam beberapa waktu terakhir sempat dikemukakan oleh Pemprov DKI.
Dalam baris sisi kiri dekat dengan pintu angkot akan dikhususkan untuk penumpang wanita.
Sedangkan untuk sisi kanan akan dikhususkan untuk penumpang laki-laki.
Adapun wacana ini diungkapkan oleh Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/7).
Wacana ini adalah salah satu upaya yang ditempuh untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di ruang publik.
“Untuk angkot di Jakarta tentu layanannya adalah tempat duduknya ada 2 baris yang di sisi kiri dan sisi kanan. Perempuannya di sisi kiri 4 (kursi), laki-lakinya nya 6 (kursi),” kata Syafrin, sebagaimana yang dimuat kumparan.com, Kamis (14/7/2022).
Kendati demikian, mekanisme ini tidak mengikat. Pemisahan tempat duduk bisa berubah, tergantung lebih banyak mana penumpang dalam angkot saat itu.
Misalnya jika dalam angkot sudah ada 9 penumpang pria, maka penumpang wanita akan diarahkan untuk duduk di kursi depan.
Meski begitu petunjuk pelaksana aturan baru ini sedang disusun oleh Dishub DKI Jakarta.
Sedangkan menurut kabar yang beredar, aturan tersebut akan diberlakukan mulai pekan ini.
lantas, apakah wacana pemisahan tempat duduk tersebut akan tetap diberlakukan?
Batal Diberlakukan
Wacana penerapan kebijakan pemisahan tempat duduk tersebut pada akhirnya tidak jadi diberlakukan.
“Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada di dalam masyarakat, terhadap wacana pemisahan penumpang laki-laki dan perempuan di dalam angkot saat ini belum dapat dilaksanakan,” tutur Syafrin, Rabu (13/7).
Syafrin juga tidak menanggapi lebih detail adakah alasan utama batalnya kebijakan ini.
Walaupun wacana ini batal dilaksanakan, Dishub DKI terus berupaya untuk meminimalisir pelecehan seksual di angkutan umum dengan beragam cara, termasuk dengan menyiapkan pos khusus di 23 halte transjakarta, 13 stasiun MRT, dan 6 stasiun LRT.
Khusus angkot sendiri yang telah terintegrasi dengan sistem Jak Lingko atau mikrotrans dengan sejumlah armada telah mempunyai CCTV untuk memonitoring atau untuk pemantauan.
Namun, ke depannya segala bentuk pelecehan seksual tidak terjadi di manapun, termasuk angkot.
Di sisi lain, sempat terkuak bahwa penerapan kebijakan ini tak mudah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengutarakan terkait efektivitas pemisahan tempat duduk tersebut. Riza mengaku penerapan aturan ini memang tidak mudah.
“Memang masalah ini kan tidak mudah ya. Ini kan masalah asusila, masalah kenakalan, dan sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, memang kebijakan yang diambil dari Dinas Perhubungan itu mengupayakan,” ujar Riza seusai menghadiri rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/7).
Riza juga menyebutkan tidak bisa langsung mengatakan bahwa kebijakan ini efektif untuk mencegah pelecehan seksual. Lantaran, aturan ini memang belum diterapkan.
Setelah kebijakan pemisahan tempat duduk batal terlaksana, Syafrin Liputo menjelaskan lebih lanjut bahwa pihaknya saat ini tengah mengkaji ide pengadaan angkot khusus perempuan.
“(Dishub DKI) mengkaji lebih lanjut ide terkait angkot atau mikrotrans khusus perempuan,” ucap Syafrin.
Langkah tersebut untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelecehan seksual yang terjadi di dalam angkot di kawasan Jakarta Selatan.
Berkenaan dengan insiden pelecehan seksual di kendaraan umum, Syafrin menuturkan pihaknya bakal mengupayakan berbagai upaya antisipasi untuk mencegah kejadian yang sama tidak terulang kembali.
Termasuk dengan memasang CCTV dan memastikan pengemudi angkot memahami serta mampu mengambil langkah penanganan tepat dalam menghadapi kejadian serupa saat di jalan.
“Pemasangan CCTV diberbagai stasiun, halte, terminal dan kendaraan umum juga sedang dilakukan, untuk mendeteksi sekaligus mengurangi potensi gangguan tersebut. Bahkan, melalui Jak Lingko, sistem ticketing terintegrasi akan melakukan penerapan konsep face recognition yang diyakini akan meningkatkan rasa nyaman para penumpang, terutama perempuan dan anak-anak,” pungkas Syafrin.
