Jakarta, 24 November 2021
Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan platform Nutanix untuk 542 wilayah pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Selain meningkatkan agility, resiliensi, dan performa sistem mereka, Kemendagri juga dapat mencapai 99 persen dari seluruh target provinsi dalam waktu kurang dari setahun.
Asmawa Tosepu, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemendagri mengatakan tata kelola data sangat penting bagi Kementerian dan ada peluang nyata menggunakan data untuk mengambil kebijakan yang lebih cerdas.
“Sudah jelas bahwa transparansi informasi publik akan meningkatkan kepercayaan publik. Sejak menggunakan Nutanix, sangat mudah bagi pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan instansi, untuk menarik data secara cepat dan akurat,” ujarnya dalam keterangan persnya.
“Dengan platform Nutanix di inti infrastruktur TI, kini kami memiliki skalabilitas, platform berperforma tinggi dan memiliki kapabilitas yang tinggi, untuk mengeksekusi berbagai workflow yang lebih besar secara lebih sistematis. Selain itu, agility dan fleksibilitas teknologinya adalah hal-hal yang kami anggap sangat luar biasa. Kombinasi ini meningkatkan kualitas layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Menurut Asmawa, sebelum menggunakan sistem saat ini lingkungan terkotak-kotak (silo) dan cukup rumit untuk melakukan harmonisasi dengan skema dan metadata yang kapasitasnya sangat besar. Belum lagi standardisasi kode referensi yang berbeda-beda sehingga menyebabkan kurangnya transparansi serta tidak mampu meningkatkan kapasitas secara efektif.
Asmawa mengakui bahwa mengelola 542 wilayah pemerintahan (34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota) di seluruh Indonesia dalam kondisi skalabilitas yang rendah merupakan hal yang sulit. Tim TI kesulitan untuk menangani integrasi data, menjaga uptime dan kualitas layanan publik tetap tinggi. Kemendagri pun mendesak berbagai instansi di bawahnya untuk memastikan interoperabilitas data, dan solusi cloud yang scalable untuk memfasilitasi integrasi perencanaan, budgeting, dan reporting di semua tingkat pemerintah daerah.
“Ini adalah awal perjalanan kami bersama Nutanix, dan kami sangat gembira melihat manfaat-manfaat baru yang kami dapatkan. Dengan memberikan kendali yang lebih besar terhadap infrastrutur cloud kami, Nutanix membantu mewujudkan misi utama kami: mengimplementasikan e-governance guna mengatasi korupsi di pemerintahan provinsi di Indonesia dan menyediakan layanan yang lebih baik semaksimal mungkin,” ujar Asmawa.
Ketika Kemendagri memulai perjalanannya bersama platform cloud Nutanix, mereka baru pada tahap awal pengadopsian teknologi tersebut. Sekarang, sebanyak 90 persen dari infrastruktur kementerian sudah bermigrasi ke 20-node cluster dari Nutanix yang menawarkan transformasi digital luar biasa.
Fetra Syahbana, Country Manager Nutanix Indonesia, mengatakan Kemendagri saat ini menjalankan Nutanix Cloud Platform yang terdiri dari AHV Hypervisor, Prims Pro, dan Calm. Dalam waktu 12 bulan, mulai dari pengembangan aplikasi hingga beroperasi penuh, Kemendagri mampu mengintegrasikan sistem online antara pemerintah pusat dan kota terkait budgeting, procurement, purchasing, dan auditing.
Selain itu, juga memastikan standardisasi dan interoperabilitas data yang tinggi antardaerah, secara signifikan mempercepat proses reporting dan budgeting, mendapatkan gambaran yang terperinci mengenai kebutuhan anggaran daerah di tiap-tiap instansi pemerintahan, dan mencapai akuntabilitasi yang tinggi dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
“Kemendagri dapat menjalankan sistem Nutanix Cloud sepenuhnya hanya dalam waktu kurang dari 12 bulan, dengan mematuhi setiap ketentuan keamanan dan resilensi yang tinggi, zero downtime pada beban kerja e-gov yang sangat penting, 99 persen kota yang ditargetkan sudah bergabung, dan 90 persen infrastruktur berada di platform Nutanix,” ujar Fetra.
 telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan platform Nutanix untuk 542 wilayah pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.){kind=link}