FirstIndonesiaMagz.id- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencetak berbagai kinerja positif di tahun 2022. Hal tersebut tentu tidak lepas dari peran serta dukungan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) yang bekerja dengan semangat integritas, profesional dan kompeten.
“Itjen sebagai pengawas internal KKP tentunya senantiasa memberikan pengawasan intern terbaik dalam bentuk layanan penjaminan mutu, seperti audit, probity audit, reviu, evaluasi dan pemantauan. Maupun dalam bentuk pemberian jasa konsultasi, seperti pendampingan penyusunan SAKIP, pembangunan satker untuk menjadi zona integritas, pendampingan berbagai pedoman teknis, penyusunan peta risiko. Keseluruhan pengawasan intern ini mampu mengantarkan unit kerja lingkup KKP untuk meningkatkan kinerjanya dan menorehkan berbagai capaian prestasi,” terang Plt. Irjen KKP, Teuku Nilwan dalam siaran resmi KKP, Selasa (03/01).
Berbagai capaian positif tersebut di antaranya, nilai temuan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) KKP sebesar 0,1% dengan target di bawah 1%, berdasarkan penilaian dari BPK. Tingkat maturitas SPIP KKP pada Level 3 atau “Terdefinisi” yang berarti telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, dengan nilai (3,874) dari target level 3 berdasarkan penilaian mandiri oleh Itjen KKP. Saat ini sedang dilakukan penjaminan mutu oleh BPKP dan diharapkan nilai yang keluar tidak jauh berbeda dari hasil penilaian mandiri tersebut.
KKP meraih nilai SAKIP sebesar 80,88 atau “A” (Sangat Baik) dari target 80,1 berdasarkan penilaian mandiri, dan diharapkan tidak berbeda jauh saat penjaminan mutu oleh KemenPAN-RB. Kemudian meraih nilai implementasi Reformasi Birokrasi sebesar 86,95 atau “A” (Sangat Baik) dari target 81 berdasarkan penilaian mandiri dari Itjen KKP, dan diharapkan penjaminan mutu oleh KeMenPAN-RB juga tidak jauh berbeda dari hasil penilaian mandiri tersebut.
Selanjutnya pembangunan integritas WBK/WBBM secara keseluruhan telah mencapai 90 satuan kerja (satker) yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan 1 satker telah meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). KKP juga meraih nilai 83,10 dari target 70 atas Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh KPK. Survei ini ditujukan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemer/Pemerintah Daerah yang diukur.
Secara resmi KPK merilis hasil capaian SPI 2022 yang dilakukan terhadap 98 K/L dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indeks integritas nasional sebesar 71,94. Capaian lainnya sebanyak 20 unit Pelayanan Publik telah berada di zona hijau dengan nilai kumulatif sebesar 86,66 berdasarkan penilaian dari Ombudsman-RI. (DA/rilis)
