FirstIndonesiaMagz.id – Di tengah kondisi perekonomian global dan geopolitik saat ini yang penuh tantangan, Indonesia telah sukses menyelenggarakan KTT G20 di Bali. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa, keberhasilan Indonesia menavigasi KTT G20 mencapai puncaknya dengan ditetapkannya Deklarasi Bersama Para Pemimpin G20 atau G20 Bali Leaders’ Declaration yang memiliki makna sangat strategis dalam akselerasi pemulihan ekonomi dunia.
Airlangga menyebutkan, di dalam rumusan G20 Bali Leaders Declaration berisi 52 poin kesepakatan, terdapat tiga poin di antaranya yang terkait dengan percepatan transformasi digital. Pertama, menyepakati pentingnya upaya percepatan transformasi ekosistem ekonomi digital dalam mencapai agenda Sustainable Development Goals (SDGs).
Lingkungan online yang tangguh, aman, dan terlindungi diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital.
Selain itu, konektivitas digital yang terjangkau dan berkualitas merupakan unsur utama dalam mendorong inklusivitas dan transformasi digital. Dalam poin ini juga ditegaskan pentingnya data bagi pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
Kedua, mendorong kolaborasi internasional untuk mengembangkan literasi dan ketrampilan digital yang berdampak positif dan menjangkau semua elemen masyarakat.
Ketiga, menekankan bahwa teknologi digital merupakan kunci untuk pemulihan dan pemberdayaan di berbagai sektor, termasuk untuk membangun sistem pangan dan pertanian. Kemudian menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan, mendukung perdagangan, industrialisasi dan investasi yang inklusif.
Meningkatkan produktivitas, serta membuka potensi ekonomi masa depan, khususnya bagi UMKM dan start-up. Poin ini menurutnya juga ingin memastikan kerterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar tidak ada yang tertinggal dalam proses transformasi digital.
“Upaya Presidensi G20 Indonesia untuk memperkuat kerja sama antar negara dalam mendukung transformasi digital, sejalan dengan fokus Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 mendatang,” jelas Airlangga dalam siaran resmi, Rabu (23/11).
Saat ini, 40% pangsa pasar ekonomi digital ASEAN berada di Indonesia. Nilai transaksi ekonomi digital Indonesia diprediksi mampu mencapai US$ 130 miliar pada 2025, dan akan terus naik hingga US$ 360 miliar di 2030.
“Potensi tersebut harus kita dukung dengan penguatan sejumlah aspek fundamental seperti Infrastruktur, SDM digital, serta regulasi dan kebijakan yang adaptif, agile, dan forward looking. Pembangunan infrastruktur pada Lapisan Backbone (Jaringan Palapa Ring), Lapisan Middle-mile (Satelit Satria dan Satelit Low Earth Orbit), dan Lapisan Last-mile (Base Transceiver Station/BTS) juga harus kita percepat serta kita tingkatkan utilisasinya,” papar Airlangga.
Dengan penerapan teknologi digital ini diharapkan akan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, pemerintah juga membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memanfaatkan teknologi digital (TIK), untuk memberikan layanan publik lebih efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya.
Meski demikian, Airlangga mengingatkan ada terdapat risiko keamanan siber (cyber security) yang harus tetap diwaspadai.
“Oleh sebab itu, pada KTT G20, Presiden menekankan pentingnya memberikan jaminan keamanan digital dan perlindungan privasi guna membangun kepercayaan di sektor digital. Perlu ditingkatkan upaya bersama dalam memperkuat literasi digital serta memastikan bahwa manfaat digital bisa dirasakan secara merata,” jelasnya. (DA/rilis)
