FirstIndonesiaMagz.id – Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran dapat terjadi saat dunia menghadapi resesi global tak kecuali negara Indonesia.
Bhima mengatakan indikasi PHK bahkan sudah muncul tanda-tandanya.
“Ya betul (adanya PHK), bahkan memang sudah ada tanda-tandanya,” tutur dia, Selasa, 11 Oktober 2022.
Menurut Bhima, tanda-tanda tersebut ditunjukkan dengan adanya perekonomian yang melemah dan menghimpit berbagai sektor.
Bhima juga menjelaskan naiknya harga pangan dan energi yang melambung tinggi mengakibatkan inflasi pada September meningkat, bahkan hampir menyentuh enam persen atau tertinggi sejak 2014.
Lebih lanjut, tanda-tanda dari pelemahan minat konsumen dalam hal berbelanja dapat dilihat berdasarkan indeks harga konsumen yang menurun.
Selain itu, lanjut dia, sejumlah pelaku usaha sudah mengeluhkan kenaikan biaya bahan baku dan biaya logistik.
Kendati demikian, situasi saat ini tidak berkoherensi dengan pendapatan di level konsumen. Itu artinya, ujar dia terdapat tanda-tanda stagflasi.
“Inflasi tinggi, tapi serapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakatnya tidak mampu mengimbangi,” jelasnya, dikutip dari tempo.co.
Dia juga mengugkapkan ke depannya perlu melakukan antisipasi atau persiapan agar resesi tidak menimbulkan PHK massal.
Dia mengusulkan pemerintah perlu memberikan stimulus untuk memperkukuh daya beli masyarakat.
Dia juga menuturkan pemerintah semestinya memangkas relaksasi PPN dari 11 persen menjadi 8 persen.
“Toh, posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedang surplus Rp 100 triliun lebih,” ucapnya.
Adapun relaksasi tersebut dilakukan guna menopang konsumsi rumah tangga dan stimulus kepada UMKM juga tetap harus diberikan. Pasalnya jika terjadi terkanan pada sektor formal, serapan tenaga kerja di sektor ini akan terbatas. Sedangkan setiap tahun, ada empat juta angkatan kerja baru yang baru masuk di pasar tenaga kerja.
“Yang empat juta itu bisa ditampung sementara di sektor UMKM. Kemudian stimulus propertilah, subsidi rumah, subsidi uang muka, jadi untuk menjawab kekhawatiran dari para pekerja,” terang dia.
Dia juga menyarankan supaya pemerintah tidak hanya menunjukkan sense of crisis dalam bentuk pidato. Lantaran seluruh kebijakan, kata Bhima, belum ada yang khusus untuk menghadapi ancaman resesi 2023.
“Seperti pandemi kemarin ada pemulihan ekonomi nasional (PEN) kan nah harusnya ada paket kebijakan khusus dalam mencegah terjadinya PHK masal dan resesi ekonomi,”pungkas Bhima.
 Bhima Yudhistira menyampaikan fenomena){kind=link}