firstindonesiamagz.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalokasikan anggaran guna penggantian Lift Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, sebesar Rp55,495 miliar.
Hal itu sudah tertulis dengan kode RUP 650087 dengan nama tender Penggantian Lift Gedung Nusantara I DPR RI.
“APBN 2021, Nilai Pagi paket RP Rp55.496.855.000,00, Nilai HPS Paket Rp55.496.854.991,48,” tulis rincian anggaran dari laman LPSE DPR.
Sedangkan, Sekjen DPR Indra Iskandar mengungkapkan pengerjaan lift tersebut sebenarnya telah usai.
“Semua lift sekarang sudah selesai. Kalau 2021 itu ada bagian panel listrik yang waktu itu masih dalam pemeliharaan,” ujar Indra, Rabu lalu (18/5/2022).
Lebih lanjut, Indra mengatakan pihak Kesekjenan DPR menggunakan konsultan untuk mengaudit lift di Nusantara I.
Konsultan itu digunakan untuk memeriksa apa aja masalah kelistrikan lift DPR yang perlu diperbaiki dan audit tersebut pun, sebut dia, telah dilakukan pada awal tahun 2022.
“Jadi karena masih ada lift yang masih diperbaiki, itu ada debu waktu itu yang menutupi inverter-inventer di lift. Sudah dibersihkan. Kami pakai konsultan Universitas Indonesia untuk mengaudit lift itu semua apa aja masalah kelistrikannya. Cuma P1 yang belum selesai. Karena sertifikatnya belum keluar dari Disnaker,” ucap Indra, dilansir dari viva.co.id.
Indra menyatakan, sudah tidak ada lift yang macet hanya inverter lift yang tertutup debu.
“Siapa yang bilang masih macet itu. Kemarin saya sudah jelaskan. Lift itu inverternya tertutup debu. Saat debu itu menebal, sensor listriknya tidak bekerja. Nah itu sudah dibersihkan bahkan sudah diaudit fakultas teknis Universitas Indonesia,” urai Indra.
Berdasarkan informasi pemenang tender dalam penggantian Lift Gedung Nusantara I yakni PT Angkasa Pura Solusi. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berkaitan dengan penyedia seperti elevator dan eskalator.
“Memang biasa kok Angkasa Pura Solusi. Mereka menyediakan untuk tangga berjalan eskalator. Memang dia semua di airport-airport memang dia yang mengerjakan kok, Angkasa Pura Solusi,” tambahnya. Sebelumnya DPR juga telah membatalkan pengadaan gorden seharga RP43,5 miliar, hal itu dilakukan untuk memenuhi tuntutan rakyat, dan telah melewati rapat dan diskusi panjang dalam internal DPR.